Home Berita Tri Endar Wahyudi Ahli Utama Pemasaran Perum Perumnas

Tri Endar Wahyudi Ahli Utama Pemasaran Perum Perumnas

330

Beberapa kali Sosialisasi dengan warga kebon kacang intinya mensosialisasikan program revitalisasi dari rusun -rusun yang pernah dibangun oleh perumnas yang akan diremajakan atau di revitalisasi. Sejauh ini dari masyarakat di kebon kacang sudah hampir mencapai 52 persen untuk setuju melaksanakan revitalisasi serta memberikan kepastian pada masyarakat yang disitu kalau masyarakat mendukung program revitalisasi maka perumnas akan melaksanakannya dimana perumnas menjamin atas tiga hal pokok yang pertama adalah, menjamin setiap pemilik akan mendapatkan unit baru sesuai yang dimiliki artinya kalau pemilik mempunyai tipe 18 akan diganti tipe 18 juga punya tipe 36 diganti 36 juga dan seterusnya sesuai apa yang dimiliki warga.kalau warga punya dua tipe ya dapatnya juga dua tipe. Yang kedua pada waktu masa pembangunan itu masyarakat akan diberi biaya hunian sementara atau uang sewa sementara selama masa kontruksi kalau masa pembangunanya dua tahun ya dua tahun besarannya berapa nanti akan didiskusikan untuk mencapai kesepakatan dan ketiga adalah perumnas akan menanggung biaya sertifikat akan menjadi beban perumnas dimana penghuni itu mendapatkan gratis dari sertitifikat-sertifikat yang diperbaharui mungkin garis besarnya seperti itu.dan kita akan terus melakukan sosialisasi bagi warga yang belum mendengar tentang peremajaan Rumah Susun (Rusun).Seandainya sudah berjalan program dari perumnas status kepemilikannya menjadi Strata Titel satuan unit dan diberikan gratis tanpa ganti rugi apapun. Artinya pernah terjadi perselisihan sampai ke Ombusman, tentang HGB diperpanjang atas nama siapa? Yang intinya HGB diatas HPL perumnas sesuai dengan PP 83 itu diperpanjang atasnama Perum Perumnas inilah yang menjadi ganjalan ketua PPRS belum mau menerima perumnas,jadi nanti HPL nya perumnas HGB nya perumnasj adi HGB diatas HPL terus dipecah menjadi Strata Titel dan ini nanti bukan perpanjangan tapi pembaharuan artinya spedometernya diputar kenol lagi.tahun 2012 HGB nya kan sudah habis sebenarnya menurut Undang-Undang pemegang HGB pada waktu habis,dua tahun sebelum habis harus memberitahukan atau meminta rekomendasi dari pemegang HPL untuk memperpanjang tetapi kenyataannya tidak. Tapi kalau pembaharuan berarti program revitalisasi berjalan 30 tahun perpanjang lagi 20 tahun. Tapi kami yakin direks iperumnas tidak gegabah dalam memberikan rekomendasi atau pelimpahan tanah negara, kalau inikan tanah Negara artinya kenapa masalah ini sampai ke Ombusman Karena sudah mentok dan ini bisa diselesaikan antara perumnas,PPRS dan BPN Karena boleh dikatakan BPN Jakarta Pusat beda dengan BPN Jakarta Timur, kalau BPN Jakarta Timur atasnama perumnassedangkan BPN Jakarta Pusat tidak mau.sampai dikeluarkan surat dari BPN Pusat dan Ombusman.dan dinyatakan sudah close.intinya diperpanjang atasnama perum perumnas. kedua Koivisien Luas Bangunan (KLB).Jadi targetnya 60 persen kalau setuju bulan September berjalan tapi inkan masih panjang butuh surat dari DKI untuk ijin pembokaran jadi masih panjang jalanya. Apalagi menurut tim dari ITB bangunan itu tidak layak, kalaupun nanti terjadi revitalisasi terhadap sisa tanah yang ada nanti perumnas tidak terlepas dari bisnis artinya KLB tadi tidak flesibel yang flesibel ini perumnas harus membangun ini dapat duit dari jual tanah itu, dan namanya Perum dari kementerian tidak boleh dapat laba terlalu besar dan rugi juga tidak boleh. Tentunya yang jela snamanya dari empat lantai menjadi dua puluh lantai perlu life tentu biaya IPL nya mahal itulah yang nanti kita hitung Bersama atau nanti subsidi yang kita lakukan untuk menghitung supaya IPL ini bias ditanggung masyarakat tapi ini kan masih jauh jalanya.jadi kalau seandainya terjadi deadlock yang menjawab bukan perumnas yang masalahsertifikattapinegara yang menjawabnya lewat Kementerian ATR jadi sudah jelas HGB diatas HPL diperpanjang atasnama perumnas.Intinya HGB punya jangka waktu di Undang Undang Agraria 20-30 tahun ini kan gedung mempunyai masa kekuatannya mungkin direvitalisasi lagi. Tidak ada namanya HGB diatas HPL menjadi Hak Milik,kecuali ada tanah jumlahnya kurang dari 600 bisa menjadi Hak Milik tapi untuk yang tinggi tidak bisa dimiliki oleh pembeli dan di akte jualbelinya pun adalah perjanjian jual beli bangunan dengan penyerahaan penggunaan atas tanah intinya jua belinya bangunan jadi tidak ada jual beli tanahnya.jadi HPL, HGB induk baru Strata Titel.(BOB)