Rentan Transaksi Money Laundry,Narkoba dan Teroris BI Wilayah Bali Peringatkan 70 KUPVA Ilegal Segera Urus Ijin Operasi

394

Rawan terhadap Pelanggaran pidana khusus, seperti  pencucian uang ( Money Laundry ),pembayaran Narkoba dan pembiayaan aksi teroris, Bank Indonesia (BI) Wilayah Bali memberikan batas waktu bagi 70  Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing ( KUPVA )  yang terindikasi beroperasi secara Ilegal untuk segera mengurus Ijin usaha ke kantor BI Bali sampai 7 April 2017 mendatang.

“ Sebuah kewajiban bagi penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB), untuk memperoleh izin beroperasi sampai 7 April 2017 mendatang.Jika mereka mengabaikannya, maka BI Bali akan mengeluarkan Rekomendasikan agar aparat Kepolisian dan Instansi berwenang menutup KUPVA tak mengantongi ijin dari BI,“ tegas Kepala Kpw BI Bali  Causa Iman Karana, Kamis saat temu wartawan di BI, Renon Denpasar.

Ia mengatakan, sebagai daerah tujuan wisata Internasional Bali berpotensi penyalahgunaan dari transaksi tindak kriminal pidana khusus.Karena bukan tanpa alasan 20- 40  ribu wisatawan manca negara  dan nasional masuk ke Bali setiap hari, dan transaksi Valuta asing baik uang kertas atau Travel Cek ( TC ) pun sangat tinggi yakni 31 Triliun pertahun ( Data 2016). Angka ini naik signifikan dibanding tahun 2015  transaksi  sebesar   29,709 Triliun.

Tengat waktu ini diberikan sesuai ketentuan perizinan  PBINo.18/20/PBI/2016 dan SE No.18/42/DKSP perihal Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, juga  tertuang  dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 tahun 2011, tgl 28 Juni 2011 tentang Mata Uang dipertegas dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.17/3/PBI/2015 – tgl 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penggunaan rupiah di wilayah NKRI.

Kemudian Surat Edaran (SE) No.17/11/DKSP tanggal 1 Juni 2015 tentang Kewajiban Penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menyebutkan setiap pihak perseorangan atau korporasi wajib menggunakan rupiah dalam transaksi baik tunai maupun non tunai, yang dilakukan di wilayah NKRI.

“Selain itu pelaku usaha juga wajib mencantumkan harga barang dan atau jasa hanya dalam rupiah dan dilarang mencantumkan harga barang dan atau jasa dalam rupiah dan mata uang asing secara bersamaan (dual quotation),” jelasnya.

Didampingi  Kepala Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Azka Subhan,  Ia menjelaskan  berdasarkan data BI sampai  31 Januari 2017 tercatat 689 KUPVA di Bali terdiri dari 142 kantor pusat, dan 547 kantor cabang yang beroperasi, “ tetapi ada 70 KUPVA BB di luar data tersebut, terindikasi  ilegal atau tidak berizin yang berhasil dipantau  KPwBI bersama aparat kepolisian, “ jelas Causa Iman Karana.

Bahkan sebelumnya, sudah ada 40  KUPVA ilegal yang langsung ditutup oleh Satgas Desa Adat di Kuta, karena diketahui tidak berijin, “ Satgas Desas Adat Kuta ini memang sudah melakukan kerjasama dengan BI dan Polda, untuk mengawasi dan menindak bila ada KUPVA yang tidak ada ijinya, “ jelas Causa.

“Jika  kami menjumpai usaha berpromosi dengan mata uang asing, maka kita datangi dan  jelaskan secara persuasif. Namun jika tidak berhasil, maka dilaporkan ke kepolisian agar ditangani sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya. Sosialisasi deregulai KUVPA  terus dilakukan terhadap asosiasi, pelaku usaha, humas, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya.Khusus pelaku usaha  pariwisata, seperti hotel, villa, butik, restoran, art shop, travel agent, dan sebagainya.

” Kita pun membagikan  brosur  dalam 3 bahasa, Inggris, Mandarin, dan Indonesia, “ Causa, menambahkan  penyebaran SMS blast ter kait  kewajiban penggunaan rupiah di Bandara Ngurah Rai, dan pemasangan baliho ‘Use Rupiah’ di lokasi padat wisatawan seperti Krobokan dan Kuta,” katanya.

Zulfan Nukman, Kepala Divisi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, Layanan dan Administrasi KPwBI Bali menjelaskan 70 KUPVA ilegal itu tersebar di beberapa titik pariwisata di antaranya Kab. Badung, seperti Kuta dan sekitarnya, “ Mereka beroperasi   berbagai cara baik menyempil sembari menjual kaca mata, Souvenir  dan modus lainnya, “  imbuh Zulfan .

Untuk mengefektikan deregulasi Kewajiban menggunakan Rupiah, BI telah  memanggil hotel dan villa yang masih menggunakan pembayaran menggunakan mata uang asing, agar  saat wisman datang dan meminta deposit, harus mendatangi KUPVA legal baik di dalam area  hotel maupun di luar hotel  ( Nani )