REI Bali Apresiasi Kebijakaan Relaksasi LTV FTV BI Bangkitkan Penjualan Properti

1

Ketua Dewan Pengurus Daerah Real Estat Indonesia (DPD-REI) Bali, Pande Agus Permana Widura, SH., MBA, mengapresiasi upaya Bank Indonesia mendorong gairah sektor properti melalui pelonggaran kebijakan makroprudensial dalam bentuk ketentuan rasio loan to value (LTV) atau financing to value (FTV) dari fasilitas kredit/pembiayaan perumahan (sesuai keputusan RDG Bulanan Bank Indonesia pada tanggal 28-29 Juni 2018).

Pande Agus Permana mengatakan hal itu, usai pertemuan dengan Kepala Perwakilan BI (Ka KPw BI) Provinsi Bali dengan Dewan Pengurus Daerah Real Estat Indonesia (DPD-REI) Bali pada Senin,( 16/ 7 ) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali.
Dengan diterapkannya relaksasi LTV/ FTV oleh Bank Indonesia, Ketua DPD REI mengharapkan ada peningkatan pembelian rumah dan pembiayan melalui fasilitas KPR, “ Kami DPD REI concern dengan kesiapan perbankan dalam penyaluran kredit dengan skema yang baru,” Imbuh Pande

Selain itu,kata Pande meski relaksasi ini sangat baik, namun terdapat beberapa hal yang masih perlu didiskusikan, diantarannya, antara pihak perbankan dan pengembang terutama terkait permasalahan persyaratan administrasi khususnya bagi calon debitur KPR tipe kecil (s.d Tipe 21).

Berkaca dari pengalaman sebelumnya (relaksasi LTV/FTV 2016), berdampak positif langsung dirasakan anggota REI dengan adanya peningkatan penjualan khususnya pada kepemilikan rumah kedua. Ke depan, dengan diterapkannya kembali relaksasi LTV/FTV di bulan Agustus 2018, permintaan sektor properti residensial dapat terakselerasi.

Kepala KPw BI Provinsi Bali Causa Iman Karana,menjelaskan, kebijakan makroprudensial yang akomodatif melalui LTV dan FTV ditujukan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian dan perlindungan konsumen. Kebijakan diterapkan pada sektor properti dan berlaku 1 Agustus 2018 melalui beberapa Aspek itu, kata Causa, yakni (i) pelonggaran rasio LTV untuk kredit properti dan rasio FTV untuk pembiayaan properti, (ii) pelonggaran jumlah fasilitas kredit atau pembiayaan melalui mekanisme inden, serta (iii) penyesuaian pengaturan tahapan dan besaran pencairan kredit/pembiayaan. Kebijakan diharapkan dapat mendukung kinerja sektor properti yang saat ini masih memiliki potensi akselerasi dan dampak pengganda cukup besar terhadap perekonomian nasional pada umumnya dan Bali pada khususnya.

Ia mengatakan, Bank lndonesia memberikan kewenangan kepada industri perbankan untuk mengatur sendiri jumlah LTV/FTV dari fasilitas kredit/pembiayaan pertama sesuai dengan analisa bank terhadap debiturnya dan kebijakan manajemen risiko masing-masing bank. Dalam menetapkan besaran LTV, pihak bank harus memperhatikan aspek prudensial dalam penerapannya, sehingga hanya bank yang memiliki NPL total kredit net < 5% dan NPL KPR gross <5% yang dapat memanfaatkan pelonggaran ini. Concern utama pelaku usaha terkait penerapan kebijakan ini tentu perlu ditindaklanjuti dengan skema penyaluran kredit dengan mitigasi risiko yang govern oleh industri perbankan sehingga nantinya tidak menghambat bisnis dengan gairah sektor properti yang mulai naik. Ke depan, kata Causa Iman Karana, penerapan kebijakan ini diharapkan dapat menstimulasi pertumbuhan kredit KPR yang mulai menunjukkan tendensi peningkatan. Pertumbuhan KPR Provinsi Bali pada Mei 2018 tercatat sebesar 6,12% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan I-2018 (Maret 2018) yang kontraksi sebesar -11,51% (yoy). “ Penerapan kebijakan secara detail segera disosialisasikan BI dan perbankan melibatkan pelaku usaha untuk menjembatani existing maupun potential problem, “ Causa, seraya menambahkan, Informasi dari developer sangat penting untuk kelancaran penerapan kebijakan. BI senantiasa bekerjasama dan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam penerapan dan review bauran kebijakan LTV. ( Nani )