Praktik Nakal Jejaring Toko Tiongkok di Bali

2

Persoalan Bali yang ‘dijual murah’ oleh pengusaha nakal asal Tiongkok bukan jadi persoalan baru yang terjadi di Bali.
Heri Sudiarto dari Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASITA) menjelaskan, isu yang mencuat akhir-akhir ini bukan persoalan murah atau mahal.

Namun, dalam praktiknya ada ‘pemaksaan’ terhadap turis Tiongkok yang berkunjung ke Bali. Praktik tak sehat itu dilakukan sendiri oleh mafia Tiongkok yang berbisnis di Bali.

“Soal mahal atau murah itu sudah ada segmen masing-masing. Namun faktanya ada temuan pelanggaran hukum dari oknum,” jelas Heri Sudiarto saat jadi narasumber pada acara Teras Dialog yang diadakan tim media center YYDiaz, Minggu, 9 Desember 2018.

Menurut Heri, turis Tiongkok yang masuk ke Bali saat ini tak sampai 1 persen dari pemegang paspor di negeri tirai bambu yang jumlahnya mencapai 200 juta orang. Menurutnya, Tiongkok menjadi pasar potensial bagi perkembangan pariwisata di Bali kedepannya.

Pertumbuhan ekonomi di China, menurut Heri Sudiarto, diprediksi akan maju pesat di tahun 2035. Kondisi itu diyakini akan semakin menambah jumlah ‘orang kaya baru’ di Tiongkok menjadi 750 juta orang untuk kelas ekonomi menengah keatas.

“Jika segmen itu digarap tidak akan ada habisnya. KBRI kita di Beijing juga mengatakan itu, ada potensi besar menggarap pasar Tiongkok,” jelas Heri.

Meski beberapa Toko Tiongkok di Bali dilarang beroperasi pasca penertiban yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali, namun Heri meyakinkan, hal itu bukan jadi alasan wisatawan oriental itu mengurungkan niatnya ke Bali.

Persoalan sepinya kunjungan ke Bali di akhir November hingga Desember tahun ini, kata Heri, lebih dipicu isu bencana alam yang terjadi di Lombok, Palu dan Donggala.

“Tidak ada rasa jera dari turis Tiongkok. Malahan mereka berterimakasih kepada pemerintah kita di Bali dan berharap konsisten dengan upaya penertiban praktik ilegal ini,” terang Heri Sudiarto.

Diskusi bertajuk ‘Patgulipat Dibalik Industri Pariwisata Bali’ itu, juga mengundang Ngurah Paramartha, seorang praktisi pariwisata sebagai narahubung. Paramartha menyoroti jumlah turis yang membuat nyaman kepariwisataan di Bali.

Selama ini, target kedatangan wisatawan selalu menjadi tolok ukur mapannya bisnis pariwisata di Bali. “Soal praktik nakal ini dari tahun ke tahun tidak pernah ada solusi. Sebenarnya, kita punya cukup banyak pengawasan mulai dari wisatawan masuk ke Bali melalui bandara sampai mereka pulang kembali ke negaranya,” ujar Paramartha.

Pihaknya juga membandingkan ‘bisnis kotor’ yang dijalankan oknum pengusaha Tiongkok di Bali dengan yang terjadi di belahan dunia lain. Di setiap negara praktik yang hampir sama juga terjadi.

Paramartha mencontohkan, di Belanda banyak terjadi penipuan yang sama. Red District atau Distrik Merah membebaskan orang mengkonsumsi ganja. Disitu, selalu ada tawaran dari oknum yang menjual ganja dalam kemasan tertutup. Namun setelah dibeli ternyata isinya rokok biasa.

“Contoh lain juga terjadi di Roma. Disana ada orang yang mengenakan kostum prajurit Romawi, orang menyangka berfoto bersama si prajurit tidak kena biaya. Tapi setelah berfoto mereka meminta bayaran sampai 50 euro atau setara Rp 900 ribu. Ini penipuan atau strategi?” jelas Paramartha. (Lex)