Penyesuaian Iuran JKN-KIS Berdampak Kecil dan Tidak Memberatkan Masyarakat

1

Bali Inspirasi.Denpasar-Bali,Pemerataan layanan kesehatan masyarakat saat ini sedang dikembangkan melalui berbagai fasilitas sekaligus menyesuaikan pendapatan penghasilan kerja.Hal ini sering kali menjadi sorotan publik,dengan adanya pemahaman yang positif sebenarnya tak terlalu memberatkan peserta BPJS.Kenaikan iuran BPJS diwacanakan akan segera dinaikkan. Namun keputusan itu masih menunggu Praturan Presiden (Perpres). Dalam realisinya nanti, kenaikan iuran BPJS diperuntukkan bagi peserta dengan gaji Rp 8 juta hingga Rp 12 juta.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Denpasar dr. Muhammad Ali menjelaskan, gaji dibawah Rp 8 juta masih perhitungan pembayaran iuran masih menggunakan skema lama.

“Apabila gaji dibawah Rp 4 juta berhak di kelas 2. Sedangkan untuk buruh hanya berdampak pada pekerja dengan upah Rp 8 juta sampai dengan Rp 12 juta, gaji dibawah itu tidak terdampak,” jelas Muhammad Ali di Denpasar, Rabu, 16 Oktober 2019.

Dari data yang ada, total jumlah pekerja sebanyak 97 persen dengan 50,2 juta jiwa memiliki upah di bawah Rp 8 juta per bulan. Sedangkan, 3 persen atau 1,5 juta pekerja memiliki penghasilan di atas Rp 8 juta per bulan. Menurut Muhammad Ali, perubahan iuran baru terjadi sekali pada tahun 2016 dan masih berlaku sampai sekarang.

Ditambahkan lagi, besaran iuran yang disesuaikan tidaklah besar jika dibandingkan manfaat yang diberikan program JKN-KIS ketka sakit dan membutuhkan bantuan layanan kesehatan. Untuk peserta mandiri kelas 3, kenaikannya tidak sampai Rp 2.000/hari. Sedangkan iuran peserta mandiri kelas 1 besaran iurannya tak sampai Rp 5.000/hari.

“Penyesuaian besaran iuran JKN-KIS berdampak kecil dan tidak memberatkan masyarakat,” ujar Ali.

Muhammad Ali menekankan, dari 223 peserta JKN-KIS hampir separuhnya dibiayai pemerintah. Atau, sebanyak 96,8 juta penduduk miskin dan tidak mampu iuran JKN-KIS ditanggung negara melalui APBN. Sementara, 37,3 juta penduduk, iuran JKN-KIS ditanggung oleh APBD.bali inspirasi