Mengurai Tata Kelola Beras KPPU Minta Pemerintah Tidak Hanya Impor Tapi Segera Putus Rantai Panjang Distribusi Beras

2
Ketua KPPU RI, M Syarkawi Rauf.

Dimpornya beras sebanyak 500 ribu Ton dari Thailand dan Vietnam,semakin tak terkendalinya harga beras yang terus berfluaktasi dipasaran. Bahkan menimbulkan polemik baru , walau sebelumnya DPR RI menolak impor beras,ditambah lagi tidak sinkronnya data neraca beras antara BPS dengan Kementerian pertaniann menjadi semakin ruwetnya tata kelola beras.
Kepala Komisi Pengawasan Persaingan Usaha ( KPPU ), Dr.M.Syarkawi Rauf, Sabtu lalu ( 24/2) dalam temu media di Kubu Kopi Denpasar, menyebutkan, tiga institusi yakni Kementan, Bulog dan BPS menghadapi persoalan yang sama ,yang sampai sekarang belum mampu menjadikan Indonesia mempertahankan pangan, terutama beras,” BPS saja minta data ke Kementerian terkait data jumlah beras dan konsumsi nasional, “ ungkap Rauf.
KPPU melihat, kenaikan harga beras yang turun naik, disebabkan, terpusatnya pengamatan harga beras di pasar Induk Cipinang,seakan stok beras hanya ada di Cipinang.Padahal ada 6 titik daerah yang bisa dijadikan indicator, Diantaranya Surabaya ( Jatim ),Jabar, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, serta daerah lain yang total stock ke 6 daerah sebanyak 17 Persen dari 40 juta Ton stock nasional.
“Ironisnya, kata Rauf ketersedian beras di 6 daerah ini, tidak menjadi perhitungan institusi berwenang, yamg dilihat saat Pasar Induk Cipinang kekurangan stok yang biasanya 5 ribu ton per hari,secara mendadak turun menjadi 2.500, pemerintah pun langsung merasa stok tidak aman, padahal daerah lain masih mencukupi,” tandasnya.
Untuk itu KPPU menyarankan, pentingnya dibangun sentra pasar – pasar induk lainnya diluar Jakarta, seperti di Jatim yang berkontribusi 17 persen dari 40 juta ton produksi nasional. Karena stok di Jakarta hanya mampu memasok untuk Jakarta dan sekitarnya, “ KPPU sendiri sudah membuat kesepakatan dengan Pemerintah Jatim, membangun Pasar Induk Beras, disusul daerah lain berdasarkan rayon, “ terang Rauf, “ MoU dimaksudkan agar kedepan tata kelola beras tidak tergantung di Cipinang, dan hanya segelintir pedagang beras saja yang sudah lama bermain ,” imbuh Rauf.
KPPU minta Badan Pusat Statistik (BPS) mempublikasikan data beras dari satu sumber saja, masalahnya sejak tahun 2012 data beras dibuat Kementan, dan merampungkan database beras secara nasional. Juga,korporasi petani,agar petani bisa jual beras bukan hanya gabah agar petani mendapat penghasilan lebih.
Kalau ini bisa diintegrasikan dalam bentuk Badan Usaha Milik Rakyat ( BUMR ),maka dari hulu petani akan menikmati hasil, atau lakukan penjualan secara online guna memperpedek jalur distribusi. Sepanjang hal itu, tetap konvensional, kesejahteraan petani tidak tercapai. “ Yang lebih strategis peran Bulog,merevitalisasi gudang, mesin giling, mesin pengeringan modern, jangan tergantung kondisi alam, karena sebagai garda terdepan ketahanan pangan nasional mesti direformulasi dari regulasi hingga SDM nya,” tandas Rauf.
Dalam kasus beras, Kementan mencatat ada 41 juta ton /tahun, tetapi merujuk data dari United State Departemen Of Agrucultrural ( USDA ) beras yang diproduksi Indonesia 37 juta/tahun, dengan kebutuhan 30 juta ton, maka ada surplus 11 juta ton.Sedangkan konsumsi penduduk hanya 2,5 juta ton / bulan, “ Kenapa harga beras terus naik, dugaan kami akibat tali distribusi yang terlalu panjang.Karena ada 5 titik distribusi wajib dilewati, hingga sampai ke konsumen, “ jelas Rauf.
Jika diasumsikan,kata Rauf setiap titik pasti ada margin, dampaknya ada pemisah cukup besar hingga harga sampai ke masyarakat,“ Dugaan penyebab harga beras naik, karena pakai mesin bagus, tapi masih pakai manual waktu dikeringkan, dan ada dugaan sekelompok pelaku usaha sengaja memainkan stok beras,” beber Rauf. ( Nani )