Konferensi APACT, Indonesia Dinilai Belum Maksimal Tekan Dampak Rokok Bagi Kesehatan

5

Dimata Dunia, Indonesia belum maksimal melakukan penekanan terhadap pengurangan dampak asap perokok.Karena belum merata dan kurangnya komitmen menerapkan Perda Kawasan Tanpa Rokok. Sejatinya, isu KTR dan peniadaan iklan rokok di luar negeri sudah tidak menjadi persoalan lagi. Hanya saja, di Indonesia isu itu masih menjadi perdebatan di daerah-daerah.
Kendala lainnya, Banyak daerah,yang masih khawatir hilangnya pendapatan dari iklan rokok dan cukai Rokok.Namun, tak sedikit juga beberapa daerah sukses menghilangkan iklan,tak mengurangi PAD,seperti Kota Bogor, justru mendapatan APBD meningkat,karena derajat kesehatan masyarakat juga naik, dan produktifitas kerja pun terjaga.
Ketua Center of Excellent for Tobacco ComtrolĀ  and Lung Health (CTCLH) Universitas Udayana Made Kerta Duana menyatakan hal itu di sela konferensi Asia Pasific Conference on Tobacco or Health (APACT) 12th, Kamis ( 13/9 ) di Nusa Dua.
Menurutnya, sejumlah isu penting diangkat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat termasuk dalam perlindungan terhadap penyakit tidak menular dengan pengendalian rokok. Selain itu, dengan tidak maksimalnya pengendalian rokok juga bisa berdampak pada tidak tercapainya target kesehatan masyarakat.
“Di sinilah, pentingnya pengendalian bahaya rokok dibutuhkan komitmen kuat pemerintah daerah, yang lebih massif dalam menerapkan aturan Kawasan Tanpa Rokok ( KTR ) ” tegasnya. Indonesia, walau sudah Menandatangi Ratifikasi Pengendalian Bahaya Rokok, namun dinilai masih jauh dari harapan, masih banyak daerah yang belum punya KTR.

Dalam pertemuan APACT ke 12 itu, yang diikuti penggiat bebas rokok, mereka mampu menelorkan kebijakan pengendalian rokok yang terbukti bisa meningkatkan kesehatan masyarakat dan berkontribusi bagi daerah khususnya dalam pencegahan perokok pemula.Mereka diantaranya Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto,Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo , Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Bupati Klungkung Nyoman Suwirta.
Rata rata mereka berpendapat, KTR mampu mengurangi dampak asap rokok diruangan, dan mereka banyak membuka lapangan hijau, misalnya taman kota, juga pengawasan aparat di area public bebas rokok Kita tidak khawatir dengan hilangnya pajak iklan rokok, di Bogor, sejak diterapkan Perda KTR, PAD malah meningkat dari 100 Miliar pertahun, sekarang menjadi 900 Miliar pertahun, jelas Wali Kota Bogor Bima Arya.
Menurut Arya, Pemkot Bogor banyak melakukan tindakan, yang melibatkan semua elemen masyarakat, seperti menggerakan giat berolah raga,tindakan refresif bagi perokok sembarang tempat, dan memberikan reward bagi hotel, atau tempat public yang menyediakan KTR, serta aktifnya LSM terhadap giat edukasi bahaya merokok bagi kesehatan.
Menkes RI Nila Moloek, menegaskan,saat ini sudah 309 daerah, yang menerapkan KTR. Ia berharap, agar pemuda lebih banyak menyuarakan hidup sehat, tanpa rokok, KTR bagian cara yang cukup efektif menghindari dampak asap rokok terhadap anak anak, ibu hamil dan warga umum lainnya.
Karena itulah, dalam ajang internasional ini, pihaknya menghimpun para pimpinan daerah dan juga pimpinan tingkat Asia dan Pasifik terhadap upaya-upaya yang mereka lakukan dalam mengimplementasikan kebijakan pengendalian rokok.

Sejumlah daerah dinilai dalam mengimplementasikan kebijakan ini seperti Bogor, Kulonprogo, Surabaya Klungkung, Denpasar dan lainnya termasuk bagaimana menerapkan standar-standar tentang bahaya paparan asap rokok lewat penerapan Perda KTR dan cukup maksimal peniadaan iklan rokok luar ruang.

Pihaknya mengapresiasi pertemuan APACT ini karena semakin meningkatkan komitmen mereka untuk terus berkoordinasi antar daerah maupun, kerangka Asia Pasifik, untuk menyatukan langkah dan gerakan bertukar infomasi dan pengalaman dalam pengendalian rokok. ( Nani )