Ketua APPI.Sertifikat Fidusia Memberikan Perlindungan Pada Debitur dan Kreditur”

102

Undang-Undang Fidusia Nomer 42 Tahun tentang jaminan fidusia memberikan jaminan debitur dan kriditur (Leasing) dalam proses eksekusi atau penarikan kendaraan yang mengalami kridit macet tanpa adanya sertifikat fidusia ,debt collector tidak boleh melakukan eksekusi dijalan karena berpotensi menimbulkan pidana.
Menurut ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno yang ditemui dikantornya mengatakan, Sertifikat Fidusia ini menimbulkan proteksi kepada pihak leasing, sebab selama ini tanpa adanya sertifikat fidusia Perusaahaan Pembiayaan harus melewati mekanisme Pengadilan ketika hendak melakukan eksekusi, ini kekuatanya sama dengan putusan pengadilan dan ini diproteksi oleh Undang-Undang Fidusia ujarnya.
Kalau kita bicara fidusia kata Suwandi Undang-Undangnya sudah ada sejak tahun 1999 dan sejak dulu pula Perusahaan Pembiayaan yang sudah dikenal dengan nama leasing sudah melakukan proteksi dirinya dengan memasang akta fidusia dan mempunyai sertifikat fidusia. Dalam perjalanannya tambah Suwandi kami agak lama untuk cetak sertifikat fidusianya karena waktu itu kita belum online dan kantor-kantor pendaftaran fidusia hanya ada di beberapa daerah saja dan tidak semua daerah ada kantor pendaftaran fidusia, sehingga begitu dibawa sertifikat fidusia kedaerah tidak bisa cepat di proses, ketika terjadi kridit atau penunggakan cicilan jasa penagihan atau debt colletor tidak punya perangkat sertifikat fidusia jadi kita terlambat untuk menagihnya. Pintanya.
Disisi lain Suwandi mengatakan masyarakat sering tidak memahami sertifikat fiduisa itu apa karena masyarakat sekarang inginnya beli kendaraan langsung bayar uang muka sisanya dicicil tiap bulan namun dipertengahan tahun tiba-tiba ada yang menunggak tapi masyarakat sendiri sudah mengetahui akan ada Surat Peringatan (SP) sampai tiga kali yang akibatnya kendaraan tersebut ditarik leasing.jadi masyarakat yang sudah dapat SP3 masuk dalam daftar hitam yaitu nasabah yang tidak melakukan pelunasan hutang kata Suwandi.
Saat ini lanjut Suwandi ada sekitar ratusan Perusahaan Pembiayaan yang terdaftar di APPI yang seluruhnya telah menjalankan proses eksekusi sesuai UU Fidusia, adapun mekanisme dalam melakukan eksekusi pihak leasing harus membawa sertifikat fidusia dan harus sopan tanpa adanya kekerasan. Suwandi juga mengharapkan peran dari masyarakat tentang pemahaman sertifikat fidusia untuk tidak menggadaikan,disewa kendaraannya pada pihak lain tanpa persetujuan leasing.pinta nya.(YT)