ICCBA Persyaratkan : Komoditas Ekspor dan Impor Harus Terbebas dari Hama dan Penyakit

4

Komoditas ekspor dan impor dipersyaratkan terbebas dari hama dan penyakit. Hal ini akan diberlakukan oleh negara-negara anggota yang tergabung dalam International Cargo Cooperative Biosecurity Arrangement (ICCBA), termasuk Indonesia.

Saat ini Badan Karantina Pertanian (Barantan) dari Kementerian Pertanian RI didukung Asosiasi Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia (ASPPHAMI) gencar melakukan sosialisasi untuk meningkatkan  pemahaman dan keterlibatan swasta menyongsong aturan Biosecurity itu yang akan diberlakukan secepatnya.

“Untuk komoditas ekspor maupun impor, nanti akan ada perlakuan karantina untuk mencegah masuk penyebaran atau menetapnya OPTK (organisme penggangu tumbuhan karantina) ke dalam wilayah negara RI atau ke negara lain,” ungkap Ketua ASPPHAMI, Boyke Arie Pahlevi di sela-sela ICCBA Industrial Conference Senin (7/5/2018), di Kuta, Bali.

Menurutnya, ASPPHAMI akan mendukung pemerintah dalam pelaksanaan karantina itu, utamanya dalam Phytosanitary Treatment (tindakan pengobatan untuk kesehatan tumbuhan). Semua komoditas ekspor dan impor harus diperiksa kesehatannya oleh Petugas Karantina di lokasi penyimpanannya/penimbunannya.  Ini merupakan salah satu syarat agar barang ekspor dapat keluar dari pabean dan diterima di negara tujuan ekspor, atau barang impor dapat masuk ke wilayah negara Indonesia.

“Jenis Perlakuan Karantina Tumbuhan yang diserahkan kepada ASPPHAMI adalah perlakuan kimiawi dengan fumigasi,” kata Boyke, seraya menyebutkan,anggota ASPPHAMI yang terdaftar dalam Barantan  mencapai 90 perusahaan  tersebar diseluruh Indonesia, seraya meningkatkan kemampuan dan pengetahuan SDM  anggotanya untuk pelaksanaan karantina. “Kami akan menjembatani Badan Karantina Pertanian dengan para fumigator,” kata Boyke. Pelaksanaan fumigasi harus dilaksanakan sesuai  prosedur  dengan kualitas  baik dan konsisten.

Diawali  tahun 2004 ASPPHAMI dan Barantan  meluncurkan Skim Audit Barantan  salah satu kegiatannya adalah fumigasi. Tidak hanya itu, kerjasama juga dilakukan dalam penyempurnaan pedoman registrasi perusahaan fumigasi, penyusunan manual teknik fumigasi, penyusunan sistem manajemen mutu perusahaan fumigasi, “ Kami juga telah melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi fumigator serta melakukan audit dan penilaian terhadap perusahaan fumigasi,” papar Boyke.

Antarjo Dikin, Kepala Pusat Karantina Tumbuhan Keamanan Hayati Nabati Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian RI mengatakan, komoditas yang memerlukan fumigasi adalah komoditas  berisiko membawa atau menukarkan hama. Tidak hanya pada komoditasnya, fumigasi juga dapat  dikenakan terhadap alat angkut atau kontainer apabila berpotensi membawa hama, ” Selain untuk pencegahan hama dan penyakit, karantina juga diterapkan untuk perlindungan kesehatan manusia dengan pengawasan keamanan pangan (food safety) seperti pengawasan cemaran kimiawi dan biologi.

“ Saat ini, persyaratan keamanan pangan banyak diterapkan secara ketat oleh negara-negara mitra dagang,” kata Antarjo.Ia mencontohkan kerjasama Indonesia dengan Australia, yang berkomitmen untuk menjaga standarisasi dan komoditas produk masing masing Negara, untuk mempelancar perdagangan dua Negara.

Dia menjelaskan, tindakan karantina dilakukan di pre-border, border dan post border.  Penerapan tindakan karantina di pre border dilakukan melalui penguatan persyaratan karantina yang harus dipenuhi oleh negara mitra dagang misalnya persyaratan fumigasi sebelum di ekspor ke Indonesia.

Sementara di border, melalui serangkaian tindakan karantina termasuk inspeksi ketika komoditas masuk di pelabuhan atau bandar udara, sedang post border berupa kegiatan monitoring atau post audit terhadap kesesuaian komoditas atau kepatuhan pengguna jasa.

Antarjo menambahkan, untuk pengembangan  dan harmonisasi  metode pengelolaan risiko karantina  dengan negara mitra dagang di lingkungan negara APEC, telah disepakati ICCBA (Internasional Cargo Cooperative Biosecurity Arrangement). Negara-negara yang sudah menyepakati ICCBA saat ini adalah Australia, Chile, Fiji, Indonesia, Malaysia, New Zealand, PNG, Peru, Filipina dan Thailand serta organisasi regional karantina tumbuhan Amerika Tengah (OIRSA) yg beranggotakan 9 negara.

Menurut dia, kerjasama Barantan dengan pihak terkait sudah terjalin dengan baik dan perusahaan fumigasi turut berperan dalam pelaksanaan karantina. Dalam rangka efektivitas pengelolaan biosecurity, kebijakan Barantan melibatkan pihak swasta sebagai mitra kerja.  Para fumigator  tergabung dalam Aspphami  mendukung dari treatment karantina untuk support perdagangan Indonesia, milion ton rata-rata pertahun yang sudah dilaksanakan.

” Keterlibatan perusahaan fumigasi merupakan suatu model yang dikembangkan oleh Barantan dalam penguatan efektifitas pengelolaan biosecurity risk. Sejauh ini, Barantan sangat terbantu peran perusahaan fumigasi,” pungkas Antarjo.Tidak hanya ASPPHAMI, dalam sosialisasi pelaksanaan karantina itu Barantan juga menggandeng stakeholder lainnya seperti freight forwarder (EMKL), eksportir, maskapai pelayaran dan penerbangan, surveyor dan pihak terkait lainnnya.

Pengembangan perlakuan karantina  memfasilitasi perdagangan antar negara menjadi isu penting dalam The International Cargo Cooperative Biosecurity Arrangement (ICCBA) Industrial Conference  dihadiri  200 peserta dari 25 negara ini, sejumlah pembicara menyampaikan pengalaman negaranya dalam memitigasi risiko masuk dan tersebarnya OPT eksotik melalui tindakan perlakuan karantina.

ICCBA sendiri telah menyusun standar perlakuan metil bromida sebagai acuan bagi negara anggota ICCBA meliputi negara Asia Tenggara, Australia, New Zealand, Amerika Tengah, dan Pasifik. Standarisasi diharapkan  mendukung lalulintas komoditas pertanian yang sehat antar negara. Selain fumigasi dengan metil bromida, sejumlah pembicara menyampaikan beberapa alternatif perlakuan yang telah diaplikasikan, diantaranya: fumigan EDN (ethanedinitrile), fumigan Solvay Cylinderized Phosphine, dan teknik speedbox untuk fosfin.

Selain materi mengenai perlakuan karantina, topik dalam pertemuan ICCBA tahun  meliputi  pengalaman negara lain memitigasi risiko masuk dan tersebarnya OPT eksotik melalui komoditas pertanian yang diperdagangkan. Pembicara yang hadir dalam acara ini terdiri dari: Mr. Nathan Reid – ICCBA Secretariat (“Towards the Implementation of ICCBA Methyl Bromide Treatment Schedule,Mr. Joni Hidayat – BUTTMKP (“Development of Initiative Phytosanitary Treatments in Indonesia, Mr Boyke Arie Pahlevi  ( Nani )