Gubernur Bali Menanda-Tangani Prasasti Samuhan Tiga Tanda Berlakunya Perda No 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat

1

Gubernur Bali Dr. Ir. I Wayan Koster, MM menanda-tangani prasasti Samuhan Tiga sebagai tanda pemberlakuan Perda No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Wantilan Pura Samuan Tiga, Desa Bedulu, Kabupaten Gianyar, Selasa (4/6).

Momen penting yang sangat bersejarah ini dihadiri oleh Bupati/Wali Kota se-Bali, para sulinggih dan pemangku, PHDI, Majelis Utama, Madya dan Alit Desa Pakraman, bendesa adat, kepala desa/perbekel, lurah, serta tokoh-tokoh dan perwakilan masyarakat se Bali.

Menurut Gubernur Bali, Perda Desa Adat secara garis besar mengatur secara fundamental dan komprehensif mengenai berbagai aspek berkenaan dengan desa adat di Bali untuk menguatkan kedudukan, kewenangan,dan peran desa adat dan merupakan wujud nyata implementasi dari visi ‘Nangun Sat Kerti Loka Bali’. Dari 104 pasal secara umum ada perubahan yang sangat signifikan akan keberadaan desa adat di Bali yaitu antara lain:

1) Bendesa Adat dipilih secara musyawarah untuk mufakat

2) Akan didirikan atau dibentuknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD)yang akan mengurus 1498 Desa Adat dan tidak lagi dibawah Dinas Kebudayaan (Disbud)

3) Akan dibangun kantor Majelis Desa Adat (MDA) di 9 Kab/Kota dan Provinsi dengan anggaran operasional dan sekretariat aktif bersumber dari APBD termasuk bantuan kendaraan dan dana operasionalnya

4) Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) akan berubah menjadi Majelis Desa Adat (MDA)

5) Anggaran Desa Adat akan dikelola secara mandiri dan tidak melalui Desa Dinas lagi

6) Desa Adat aman dari saber pungli dalam hal sumber sumber pemasukan dengan nomenklatur yang disesuaikan (Misalnya: Dana Punia)

7) Penduduk Pendatang (Nyama Tamiu ) akan aktif membantu adat dibidang Palemahan dan Pawongan apapun agamanya khususnya gotong royong (Misalnya: jika ada karya di Pura (Tapi tidak masuk ke wilayah Parahyangan) dengan bertujuan untuk membaur dengan seluruh penduduk asli, krama tamiu wajib tercatat di Desa Adat

8) Desa Adat dapat bekerjasama dalam bidang ekonomi dengan pihak lain

9) Pendirian sekolah sekolah Hindu atau Pasraman diseluruh desa adat dengan anggaran dari APBN melalui Kementrian Agama

10) Secara bertahap izin untuk mini market berjaringan akan distop dan digantikan dengan mini market milik adat milik umat Hindu

11) Desa Adat sah menjadi subjek hukum

12) Memungkinkan kasus kasus adat di Bali diselesaikan internal dengan mengacu kepada  hukum positive

13) Disiapkan pedoman pedoman penyusunan awig berdasarkan Peraturan Gubernur

14) Seluruh nama Desa Adat akan tercatat resmi di Lembar Negara sebagai bagian dari Perda Adat oleh Kemendagri.

Gubernur Koster mencontohkan “melalui perda ini desa adat mempunyai otonomi yang berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Tentu saja dengan catatan, lembaga, majelis dan tiap perangkatnya harus punya pemahaman yang menyeluruh akan kewenangannya,” ungkapnya.

Perda 4/2019 juga menegaskan desa adat sebagai pelembagaan dalam pelaksanaan tatanan kehidupan masyarakat Bali sesuai dengan kearifan lokal Sad Kerthi.

“Desa adat ini sebagai cerminan, sebagai karakter orang Bali itu sendiri, yang diperkuat makna dan fungsinya dengan Perda ini. Begitupun dengan pengelolaan anggaran, lembaga-lembaga yang dinaungi, aset desa, hingga penggolongan krama, semuanya lebih dipertegas dan diperjelas kembali, sehingga lebih jelas pengelolaannya,” ujar Koster.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan regulasi ini, Koster akan menjalin kerja sama serta sinergitas, antara Pemprov Bali, Majelis Utama hingga Alit Desa Pakraman bersama perguruan tinggi supaya semua pihak terkait mempunyai satu persepsi dan pemahaman yang sama.

“Ditunjang juga dengan sosialisasi secara intensif, sehingga saya optimis penerapan Perda ini akan memberikan dampak besar dan menyeluruh bagi kehidupan adat, sosial, budaya dan keagamaan di Bali. Dan yang paling penting, menegaskan keberadaan desa adat di Bali, baik secara fakta maupun secara hukum,” ujar Gubernur. (RAM / BI )

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here