7 April Deadline Bagi KUPVA Tak Berijin, Gandeng Aparat BI Siap Tutup Usaha 70 Money Change Membandel

404
Kepala Bank Indonesia Wilayah Provinsi Bali, Causa Imam Karana, didampingi Azka Subhan, saat menjelaskan KUPVA Ilegal yang membandel beroperasi tanpa surat Ijin di Bali.

Bank Indonesia Provinsi Bali menggandeng aparat hukum melakukan penertiban kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA) bukan bank yang beroperasi tanpa izin, yang sebelumnya sudah dapat peringatan, dan pemberitahuan bahwa jika sampai 7 April mereka tidak juga mengajukan ijin atau melaporkan transaksi perdagangan Valuta asing,maka BI akan bertindak tegas.

” Ada 70 Kupva ilegal yang belum mengajukan izin, jika membandel terpaksa kami beri label tidak berizin dan direkomendasikan untuk ditutup usahanya,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Causa Iman Karana, Senin ( 10/4 ) di kantor BI Denpasar.BI bersama Kepolisian, BNN, KPK, dan PPATK telah sepakat melakukan tukar menukar informasi untuk mencegah kejahatan extraordinary crime yang dilakukan melalui KUPVA berizin maupun tidak berizin,” imbuhnya.
Tindakan itu dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.18/20/PBI/2016 perihal Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) mengatur tentang izin operasional KUPVABB,dan Senin ( 7 April 2017 ) , merupakan batas akhir operasional bagi mereka yang tidak memiliki izin operasi dan belum mengajukan izin ke BI.
BI Bali sudah mendata hingga 31 Januari 2017 terdapat 70 “money changer” yang masih beroperasi tanpa izin.Mereka beroperasi sejak lama dan kebanyakan mengambil tempat di warung atau disela pertokoan bahkan diamtara KUPVA Legal, “ Hari Senin ini, mereka kami sidak bersama Tim Bareskrim, dan BI Bali dan Pusat , lokasinya dirahasiakan, karena untuk penjelasan resmi dilakukan satu pintu Pejabat BI Pusat, “ jelas KPw.Bank Indonesia Provinsi Bali, Causa Imam Karana.

Ia menjelaskan, deadline waktu yang diberikan kepada pelaku usaha itu untuk mengurus izin sudah cukup,jika membandel, bersama instansi terkait melakukan penertiban, “ Ketentuan sesuai peraturan BI Nomor 18/20/PBI/2016 dan surat edaran penyelangaraan KUPVA yang belum memiliki izin dari BI agar segera mengurus perizinannya, “ Penertiban untuk menjaga transaksi pembayaran dan melindungi konsumen dari penipuan, sekaligus menjaga citra Bali dimata wisatawan, “ tegasnya

Apalagi, kata Causa Imam Karana, Bali merupakan etalase pariwisata di mata dunia dan beberapa kegiatan Internasional akan berlangsung di Bali seperti jadi tuan rumah IMF, “ KUPVA ilegal bisa membuat buruk citra pariwisata Bali, bahkan Indonesia.Fungsi pengaturan dan pengawasan sangat diperlukan mencegah pemanfaatan money change, dari pencucian uang, pendanaan terorisme, atau kejahatan narkoba.

Bank Indonesia Bali menatat ,Jumlah KUPVA berizin di Bali mencapai 689 usaha dengan rincian 142 kantor pusat dan 547 kantor cabang.Nilai transaksi atau jual beli uang kertas asing dan cek perjalanan selama 2016 sebesar Rp31 triliun atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya mencapai Rp.29,7 triliun.

Ia mengatakan, Bali salah satu daerah yang pengawasan terhadap KUPVA jadi prioritas. Karena selain transaksi sangat tinggi, daerah setiap tahun dikunjungi warga asing mencapai 4 juta lebih, sehingga perlu dilakukan penertiban KUPVA ilegal..

Selama sudah ini, ada 44 KUPVA ilegal yang pengajuan izin, namun 4 ditolak karena tidak memenuhi syarat.Termasuk satu KUPVA legal yang diusulkan untuk dicabut izin karena tidak pernah melakukan kewajibanya seperti melakukan pelaporan transaksi.( Nani )