Literasi Jasa Keuangan Rendah,OJK Bali Gandeng Komunitas dan Desa Adat

56

Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) Regional 8 Bali Nusa Tenggara, terus berupaya memberikan edukasi kepada semua lapisan masyarakat terkait industr Keuangan, khususnya Perbankan. Namun kenyataannya sampai saat ini secara nasional inklusi keuangan dari 2013 sampai 2016 baru mencampai 67.82 % dari 250 juta populasi Indonesia yang paham tentang jasa keuangan
“ Dari prosentasi 67.82 % itu pun belum baru 37 % tingkat Literasi nya, arrinya atau memaham dengan resiko dans egala macam produk darai jasa keuangan, ‘ jelas kepala OJK Regional 8 Bali Nusra,Hizbullah,Jum,at ( 13/10 ) saat Pelatihan Wartawan dan Gathering Media Massa, Bali, NTB dan NTT yang diikuti 50 wartawan, di Kab.Tabanan, Bali.
OJK Wilayah Bali,kata Hizbulah,tingkat Inklusi lebih tinggi,tahun 2016 malah mencapai 76 persen. Hanya literasi yang kurang yakni 37 %, artinya masyarakat telah menggunakan industri keuangan di Bali, namun masyarakat tidak paham dengan resiko dan segala macam terkait produk tersebut,” jelasnya. OJK akan terus menggandeng berbagai pihak,termasuk komunitas dan desa adat untuk mensosialiasikan peran OJK dan resiko serta produk jasa keuangan
“ Khususnya menghindari penawaran Investasi Ilegal, agar mereka memahami dan mencari informasi lebih akurat tentang apa itu industri jasa keuangan dan apa saja resiko dan spesifikasi produknya tidak terlalu besar di Bali, dan Legalitasnya.
Secara nasional, kata Hizbulah, literasi hanya 29 persen,Sehingga perlu ditingkatkan literasi atau pengetahuan masyarakat mengenai industri jasa keuangan, “ Agar masyarakat tidak mudah diiming-imingi bunga tinggi hadiah tinggi dan modus investasi bodong lainnya.
Ia pun berharap antara OJK dan media bisa mengedukasi masyarakat, sehingga kejadian penipuan perusahaan bodong seperti UN Swissindo dan investasi bodong lainnya tidak terulang,.“ Sampai saat ini pun masyarakat masih percaya,adanya keuntungan tinggi, yang tidak masuk akal, mereka jadi fokus diedukasi,” jelasnya. Jika Gunung Agung Erupsi OJK dan Perbankan Mitigasi Risiko
OJK dan Perbankan Mitigasi Dampak Gunung Agung
Terkait langkah OJK hadapi kondisi Gunung Agung yang masih berstatus AWAS . Otoritas Jasa Keuangan dan perbankan di Bali, akan ambil langkah mitigasi dengan lumlah kegiatan ekonomi di daerah terdampak, dan puluhan ribu warga mengungsi serta menurun bahkan banyaknya wisatawan yang membatalkan kunjungan ke Bali,
Hizbullah, menegaskan, jika terjadi erupsi Gunung Agung terjadi secera signifikan. Yang dampaknya meluas sampai ke bandara operasi penerbangan dihentikan, berdampak kedatangan wisatawan ke Bali,“,maka akan ada kebijakan keringanan yang diberikan bagi nasabah, “ jelas Hizbulah,seperti, keringanan tidak membayar bunga setahun atau 6 bulan, tergantung masa recorvery, bisa saja sampai setahun atau penghapusan hutang.Hal ini sudah dilakukan di Yogyakarta saat letusan Gunung Merapi,gempa di Padang..
Ia menjelaskan, Jika penerbangan terganggu, tentu wisatawan tidak bisa datang ke Bali pasti berdampak industry pariwisata hotel, restoran, toko pusat perbelanjaan,“ semuaa terdampak, dan dibiayai perbankan, khususnya hotel,turis tidak dating bisnis pasti . mempengaruhi pembayaran kewajiban kepada bank, menyebabkan non performing loan (NPL) naik,” jelas Hizbullah..
Dalam kondisi AWAS ini, ak dipungkiri masyarakat di sekitar wilayah bencana terdampak dengan status sekarang,banyal warga mengungsi ke tempat lebih aman.
Di internal perbankan, OJK telah rapat dengan beberapa bank umum memiliki kantor di sekitar Karangasem, termasuk BPD dan Bank Mantap, juga sejumlah BPR yang berada di wilayah terdampak,
. “ Kami usulkan memberikan keringanan kepada nasabah, jika kondisi sudah ada dampak signifikan. Tetapi sekarang masih dikaji. Kalau terjadi letusan besar, aka nada keringanan pembayaran, “ imbuh Hizbullah.

Deputi Direktur Pengawasan LJK 2 dan Perizinan OJK KR 8 Bali-Nusra, Rochman Pamungkas,menjelaskan potensi NPL atau kredit bermasalah menjadi ancaman dalam peristiwa bencana alam,“ Kami sudah merapatkan hal ini dengan perbankan, khususnya untuk bank umum berkantor pusat di Bali, yaitu BPD Bali dan Bank Mantap yang memiliki kantor kas dan KCP terdampak bencana,” katanya.
Saat ini Bank umum maupun BPR menutup sementara kantor di lokasi terdampak, Mereka sementara berkantor paling dekat dengan kantor terdampak,tetapi radius aman. Selain itu, mitigasi lainnya, dengan mengamankan berkas kredit, dokumen jaminan, SDM,dansebagainya.

Perkiraan dampak untuk BPR hingga Oktober 2017 ada sekitar 50 BPR yang akan terdampak dengan baki debet kredit Rp 146,52 miliar.Berdasarkan rekap terhadap sekitar 8 bank umum tidak termasuk BPD, termasuk bank umum yang berkantor pusat di Jakarta dan punya kantor di Bali tercatat ekitar Rp 570,86 miliar baki debet kredit.
BPD Bali sendiri,diperkirakan berpotensi mengalami NPL sekitar Rp 781,12 miliar. Tetapi sebelumnya sudah mengalami NPL di BPD Bali sekitar Rp 80 miliar, “ yang statusnya sudah turun dari lancar menjadi tidak lancar,” jelasnya.

Angka NPL sebesar itu, masih sekitar 4,8 persen dari total kreditnya. Sehingga masih relatif aman. Kemudian dari Bank Mantap, ada Rp 479 miliar diperkirakan terdampak, dan yang telah turun kualitas kreditnya sebesar Rp 54 miliar,” setelah status AWAS ini berlanjut cukup lama, potensi NPL bisa bertambah lagi,” jelas Rochman. ( Nani)