KPPU Dorong Pemerintah Bentuk Badan Usaha Milik Rakyat Untuk Tata NIaga Beras.

91

Rantai distribusi beras dari hulu ke hilir, dinilai terlalu panjang sehingga harga besar sampai ketangan konsumen terasa tinggi, untuk itu dibutuhkan lembaga, semacam Badan Usaha Milik Rakyat, yang di dalam nya, ada petani,perusahaan penggilingan beras, atau User.
“ Dari Hulu bisa dibangun Integritet Rice System, yang mengatur penjualan beras langsung ke Pasar Induk Beras, grosir atau produsen, kemudian didorong untuk melakukan mekanisme pelelangan, dengan system online atau E- Commers, “ ungkap Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Muhamad Syarkawi Rauf, disela East Asia Top Level Meeting On Comppetition Law & Policy, East Asia Conference on Competition Law, ( EATOP )- Kamis lalu di Nusa Dua, Bali.
Ia mengatakan , Indonesia perlu belajar dari Jepang dan Korea yang sudah lama menerapkan system distribusi pangan strategis seperti beras dari Hulu ke Hilir, salah satunya peran semacam Koperasi , atau Badan Usaha Milik Rakyat, yang terintegrasi tertata, sehingga harga beras tidak terlalu tinggi, dan diatur oleh segelintir pengusaha.” Selama ini, kana da orang Middleman yang mengatur harga lebih tinngi, “ imbuh Rauf.
Untuk Indoneia, kata Syarkawi Rauf, ada 2 cara yakni jangka pendek dan panjang , “ jangka pendek adanya penetapan harga HET beras dan bahan pokok lainnya yang sudah dilaksana Kemendag, dan penataan pasar beras, yang dibangun dari Hulu dengan membentuk Integritet Rice System, “ jelas Rauf.(nani)